[ Pada Tahun 2020, LPPKM Untan sebagai Pusat Informasi Ilmiah dan Penerapan Ipteks serta Kebudayaan yang Unggul di Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional ]

LPPM Untan Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Laksanakan Workshop, Bedah Tuntas Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional

NEWS

LPPM Untan- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura (LPPM Untan) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Workshop Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Hotel Mercure Pontianak, Rabu (31/07/2019).

Sejak tahun 2015, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, maka kajian tentang pembangunan desa serta tentang pendamping desa menjadi sangat menarik dan menjadi salah satu fokus yang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Daerah Provisni Kalimantan Barat memiliki 2031 Desa, kalau dipetakan berdasarkan indeks Desa membangun dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada 5 kategori Desa yaitu Desa sangat Tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan Desa Mandiri. Saat ini, di Kalimantan Barat dari 2031 Desa, hanya satu yang terkategori sebagai desa Mandiri., sedangan sekitar 1600 Desa berada pada kategori Desa sangat Tertinggal dan Tertinggal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui visi misi gubernur yang sudah diperkenalkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, salah satu fokusnya adalah mewujudkan Desa Mandiri. Ada 50 lebih kategori atau indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi Desa Mandiri dan itu semuanya sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menuju Desa Mandiri, tetapi untuk itu semua kita membutuhkan pendamping-pendamping desa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup.

Ketua LPPM Untan, Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A dalam sambutannya menyampaikan, bahwa memiliki pendamping Desa dengan kualitas dan kompetensi yang cukup juga harus di imbangi dengan peningkatan kesejahteraannya. Sebab, dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinyatakan bahwa pendamping lokal Desa disamakan sebagai pendamping profesional, itu berarti harusnya hak-hak pendamping lokal desa juga sama dengan pendamping desa profesional.

Maka kajian yang dilaksanakan oleh Tim dari LPPM Untan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah berkaitan dengan kesejahteraan para pendamping-pendamping Desa, sehingga mereka betah melaksanakan tugasnya di desa-desa manapun di Kalimantan Barat.

“Hasil kajian ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Pusat, sehingga bisa diteruskan ke Kementerian Desa supaya mempengaruhi alokasi pendanaan di APBN di tahun-tahun yang akan datang. Jika hal tersebut terwujud, tentu tidak hanya pendamping-pendamping desa dengan kualifikasi dan kompetensi yang cukup yang kita miliki, namun juga bearti pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan para pendamping desa, sehingga mereka bisa dengan tenang dan hikmat melaksanakan tugasnya sebagai pendamping Desa.” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Marwan Siregar, M.Si dalam sambutannya mengatakan, terkait dengan kajian tentang pendamping lokal desa dan pendamping profesional desa berkenaan dengan kesejahteraan para pendamping-pendamping desa, sebetulnya sudah kami sampaikan ke Kementerian Desa, namun kendalanya adalah Menteri Keuangan tidak ingin menambah alokasi dana tanpa melalui kajian-kajian ilmiah terkait kesejahteraan pendamping desa.

Maka dari itu kajian yang kita laksanakan ini penting karena menjadi dasar untuk kita semua mengajukan dan menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan para pendamping desa. Saat ini, dari 34 Provinsi yang ada, Kalbar termasuk dari 11 Provinsi yang baru melaksanakan kajian ini.

Kendala lain yang saya temui dilapangan adalah, terkadang 1 (satu) orang pendamping lokal desa menangangi beberapa desa, dan tentu ini tidak efektif serta ditambah kendala lainya yang pada tiap-tiap desa berbeda. Maka harapan kita melalui kajian ini, mudah-mudahan pada tahun 2020 ada kabar baik dalam hal peningkatan kesejahteraan para pendamping desa. Tentu hasil kajian ini akan kembali kami teruskan ke Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti.

“Hasil kajian yang kita laksanakan ini dengan harapan untuk menuju arah positif bagi kesejahteraan para pendamping desa, dan dengan catatan bahwa semakin kesejahteraan para pendamping desa ditingkatkan, maka profesionalisme para pendamping desa yaitu kualifikasi dan kompetensinya juga harus semakin meningkat.” Terangnya. (als)

Statistik Pengunjung

Now Online : 1 User
Hari Ini : 49
Bulan ini : 924
Tahun ini : 12477
Today Hits Count : 136
Total Hits : 1728423

Back to Top